Rabu, 13 Desember 2017

Polemik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan Pasal 2 dan/atau Pasak 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seakan menjadi hal yang umum yang diajukan oleh penyidik dan Penuntut Umum dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi. Melihat pada perkembangan yang terjadi saat ini, terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan :
Pasal 2 ayat (1) bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Sedangkan dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
Dengan adanya pembatalan "dapat" yang terkandung dalam klausa "dapat merugikan Keuangan Negara" berdasarkan putusan MK, tentunya mengakibatkan polemik tersendiri bagi Penyidik dalam melakukan tindakan awal pemberantasan tindak pidana korupsi. Praktek yang selama ini dilakukan penyidik, dengan adanya dugaan/potensi krusial kerugian negara, penyidik dapat sesegera mungkin melakukan tindakan penyidikan dan pencarian bukti-bukti terkait, selain itu penyidik juga sesegera mungkin dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka/terduga korupsi dengan dalih agar tidak menghilangkan alat bukti dan tidak melarikan diri.

Namun dengan adanya putusan MK yang menghilangkan kata "dapat" maka penyidik harus sudah memastikan terlebih dahulu perhitungan kerugian negara yang nyata (actual loss). Apabila belum ada kerugian yang sifatnya nyata dan telah terbukti secara hukum, maka orang/terduga korupsi tersebut belum bisa dijerat ataupun dilakukan tindakan operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan oleh penyidik.

Selama ini dapat kita liha bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama sekali pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan delik formil yang mensyaratkan semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, namun setelah munculnya putusan MK ini maka delik formil telah berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat/kejadian yang sudah terjadi, yaitu tentang adanya unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata.

MK Menjadi Sangat Bergantung Kepada BPK

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, menjelaskan bahwa pada Bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya, badan-badan audit lain selain BPK tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Badan-badan audit lainnya termasuk BPKP, hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Hal ini kemudian menimbulkan polemik mengenai penghitungan keuangan negara dan proses pemberantasan korupsi. Penyidik tentunya harus terlebih dahulu menunggu hasil audit BPK mengenai adanya kerugian negara, sehingga tindakan penyidik tentunya bisa terhambat karena menunggu terlebih dahulu dari hasil audit BPK, dan akan mempengaruhi progresivitas pemberantasan korupsi.

Berdasarkan atas hal ini, dengan dihapusnya kata "dapat" maka konsekuensinya adalah jika akibat yang dilarang yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara belum atau tidak terjadi, sedangkan unsur yang lainnya, seperti secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara nyata, maka hal tersebut berarti belum terjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu, berpijak pada SEMA Nomor 4/2016 maka setiap pembuktian kerugian negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor haruslah dilakukan oleh lembaga yang sah untuk itu yaitu hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Noor Aufa, SH, CLA
Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor – Mediator
Phone/WA : +6282233868677


Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis, praperadilan ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk me...