Minggu, 19 November 2017

SAJAM DI KENDARAAN?

PERTANYAAN:

Pengasuh rubrik konsultasi hukum yang saya hormati, dalam hal ini saya ingin menanyakan permasalahan hukum mengenai senjata tajam.
“Bolehkah masyarakat membawa pedang di tas atau di kendaraan yang dimilikinya setiap saat untuk menjaga diri?”
Atas jawaban yang diberikan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

JAWABAN:
Saudara penanya yang kami hormati
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kami, dimana pertanyaan tersebut merupakan sesuatu yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dicermati isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Melihat dari isi pasal sebagaimana tersebut diatas, maka salah satu unsur pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam?

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Perlu juga dicermati, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”
Dari ketentuan pasal diatas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Misalnya seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, begitu juga seorang tukang kebun yang membawa gunting rumput, seorang penjual parang yang keliling-keliling membawa parangnya untuk dijual, dan lainnya, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut, digunakan untuk perkebunan oleh tukang kebun dan untuk dijual oleh penjual parang.

Berbeda halnya dengan pedang, kegunaannya sudah lain dari apa yang dikecualikan dalam undang-undang ini, orang membawa pedang apakah untuk berkebun atau keperluan pekerjaan mencari nafkah? Karena secara umum kalau membawa pedang, biasanya untuk berkelahi, tawuran dan lain sebagainya yang tujuannya sudah berbeda. Adapun atas pertanyaan anda yang menyebutkan alasan untuk jaga diri  berdasarkan pertauran perundang-undangan yang ada tidak dapat dijadikan alasan pembenar perbuatan tersebut.

Dari uraian di atas, bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam.

Demikian jawaban dari kami. Salah dan khilaf mohon maaf
Semoga bermanfaat

NOOR AUFA,SH,CLA

Advocates – Legal Conusultants – Attorney at Law - Mediator
+6282233868677

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis, praperadilan ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk me...