Minggu, 02 April 2017

Tidak Didampingi Penasehat Hukum Saat BAP Kepolisian, Terdakwa Bisa Dibebaskan

Putusan MA No. 2588 K/Pid.Sus/2010
Resume Putusan:Terdakwa Frengki dan Terdakwa Yusli dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan sengaja membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba jenis ganja atau dakwaan lainnya adalah memberi bantuan untuk membawa, mengirim, mengangkut atau mentransito narkoba jenis ganja yang didahului dengan permufakatan jahat.
Pada pemeriksaan yang dilakukan di tingkat pertama di Pengadilan Negeri Sidikalang putusan dari Majelis Hakim Pemeriksa perkara menyatakan bahwa dakwaan-dakwaan jaksa tersebut tidak terbukti secara sah dan menyakinkan. Dasar putusan ini diambil oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara dengan alasan  adanya pencabutan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)  Kepolisian di hadapan pengadilan oleh para terdakwa karena BAP tersebut dibuat tanpa pendampingan dari penasehat hukum sebagaimana diwajibkan oleh hukum dan undang-undang serta BAP tersebut dibuat dalam keadaan pemaksaan.
Dengan putusan peradilan tingkat pertama ini, Penuntut Umum kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan-alasan sebagai berikut :
  1. Terdakwa sudah mengakui perbuatannya dengan bukti tanda tangan terdakwa di BAP
  2. Terdakwa telah mendalilkan adanya penyiksaan tetapi terdakwa tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut
Namun,  berdasarkan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini, Mahkamah Agung tidak sependapat dengan alasan-alasan yang diajukan Penuntut Umum. Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sidikalang dalam perkara a quo. Dengan putusannya tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa bantuan hukum adalah hak setiap tersangka/terdakwa dalam tingkatan pemeriksaan. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa BAP yang ditandatangani terdakwa bukan sebagai barang bukti di pengadilan dan Penuntut Umum tetap harus membuktikan secara substansial perbuatan pidana yang telah didakwan oleh Penuntut Umum kepada para terdakwa. Selain itu, yang terpenting dalam hal ini MA juga menyatakan bahwa dugaan torture (peyiksaan) yang diajukan para terdakwa merupakan hal yang harus dibuktikan pula Penuntut Umum, bukan malah harus dibuktikan oleh para terdakwa. Dengan demikian, Penuntut Umum wajib membuktikan torture (penyiksaan) dalam proses pemeriksaan BAP di Kepolisian tersebut tidak terjadi.
Adapun pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RI adalah :
  1. Keberatan memori kasasi JPU tidak dapat dibenarkan karena judex factie tidak salah dalam menerapkan hukum;
  2. Para Terdakwa telah mencabut semua keterangannya dalam BAP karena berdasarkan atas tekanan/paksaan dari pihak penyidik Polri dan saksi verbalisan tidak dapat dihadirkan JPU untuk menguji bantahan terdakwa
  3. Selama pemeriksaan dari penyidik, kepada terdakwa tidak ada penasehat hukum yang mendampinginya
  4. Penasehat hukum juga menyatakan tidak pernah mendampingi Terdakwa dalam pemerisaan di penyidik, Penasehat hukum hanya menandatangani BAP setelah siap atas permintaan Penyidik
Kesaksian Polisi yang Tidak Dibenarkan
Putusan Mahkamah Agung dalam kasus narkotika ini sangat menarik untuk diketahui oleh semua lapisan masyarakat karena MA membatalkan putusan Judex Factie yang telah menjatuhkan hukuman/vonis kepada terdakwa selama 4 tahun penjara. Alasan Mahkamah Agung membatalkan putusan judex factie tersebut oleh karena saksi-saksi yang memberatkan terdakwa ternyata hanya berasal dari pihak kepolisian itu sendiri. Mahkamah Agung memandang bahwa dalam kasus ini sangat mungkin kesaksian dari pihak kepolisian tersebut direkayasa, bahkan dalam pertimbangannya secara berani Mahkamah Agung menyatakan bahwa cara-cara penyelidikan dan penyidikan seperti yang terjadi dalam kasus ini sarat dengan rekayasa dan pemerasan.
Putusan MA No. 1531 K/Pid.Sus/2010 (Ket San alias Chong Ket) Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
Alasan keberatan Terdakwa angka 1 dapat dibenarkanbahwa saksi PRANOTO dan SUGIANTO yang berasal dari pihak kepolisian, keterangannya tidak dapat diterima dan kebenarannya sangat diragukan dengan alasan-alasan :
• Bahwa pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara a quo mempunyai kepentingan terhadap perkara agar perkara yang ditanganinya berhasil di pengadilan, sehingga keterangannya pasti memberatkan atau menyudutkan bahwa bisa merekayasa keterangan. Padahal yang dibutuhkan sebagai saksi adalah orang yang benar-benar diberikan secara bebas, netral, objektif dan jujur (vide Penjelasan Pasal 185 ayat (6 ) KUHAP) ;
• Bahwa secara formal kehadiran polisi di persidangan pada dasarnya digunakan pada saat memberi keterangan yang sifatnya Verbalisan ;
• Bahwa keterangan 3 orang saksi lainnya pada pokoknya menerangkan tidak mengetahui siapa barang tersebut ;
• Bahwa barang yang ditemukan tidak jelas siapa pemiliknya. Untuk mencari kepastian siapa pemilik barang tersebut, Terdakwa dipaksa mengaku oleh polisi dengan cara memukuli ;
• Bahwa barang yang di temukan jaraknya berjauhan yaitu berada di tempat dimana posisi Terdakwa berdiri. Tidak ada pula saksi yang melihat Terdakwa menyimpan atau melemparkan barang itu di tempat ditemukan barang. Bisa saja terjadi barang tersebut sudah disimpan lebih dahulu oleh polisi, oleh karena lama dipepet, kemudian polisi menyetop Terdakwa persis pada saat berada di dekat barang itu. Dalam banyak kejadian penggeledahan badan/ rumah barang bukti berupa narkoba atau psikotropika adalah milik polisi, sudah dipersiapkan sebelum melakukan penangkapan ;
• Bahwa tidak jarang pula terjadi, barang bukti tersebut milik polisi, kemudian dengan berbagai trik menyatakan di temukan di kantong Terdakwa atau tempat lainnya untuk selanjutnya dijadikan alat pemerasan atas diri Terdakwa, seperti halnya dalam perkara a quo, Terdakwa dimintai uang oleh polisi sebesar Rp. 100 juta agar perkaranya bisa bebas, tidak dilanjutkan ;
• Bahwa oleh karena itu, mengapa pembuat UU tidak membenarkan cara-cara penangan seperti dalam perkara a quo, karena pembuat undang-undang sudah memikirkan dan mengantisipasi, bahwa pada suatu ketika akan terjadinya praktek rekayasa alat bukti/ barang bukti untuk menjadikan orang menjadi tersangka. Apabila hal ini dibenarkan maka mudahnya orang jadi tersangka, sehingga polisi dapat memanfaatkannya sebagai alat pemerasan dsb ;
• Bahwa keterangan Terdakwa sepanjang persidangan telah menyangkali barang tersebut bukan sebagai miliknya ;
• Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Judex Facti tidak punya cukup alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 183 KUHAP, untuk menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan ;
• Bahwa tidak ada hasil pemeriksaan Lab yang menyatakan urine Terdakwa mengandung atau pernah menggunakan narkotika atau psikotropika ;
Majelis Hakim Agung:1. Imron Anwari (Ketua)
2. Surya Jaya
3. Achmad Yamanie

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis, praperadilan ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk me...