Kamis, 30 Maret 2017

SEKILAS TENTANG GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT)

Gugatan sederhana termasuk kewenangan atau ruang lingkup dalam peradilan umum dalam lingkup peradilan perdata. Tidak semua perkara dapat diselesaikan dengan gugatan sederhana. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 tahun 2015 menentukan gugatan perdata yang dapat dikategorikan sebagai Gugatan Sederhana adalah termasuk dalam kategori sebagai berikut :
  1. Sengketa cidera janji/wanprestasi dan atau Gugatan Perbuatan melawan Hukum yang nilai gugatan materil maksimal 200 juta;
  2. Bukan perkara yang masuk dalam kompetensi Pengadilan Khusus;
  3. Bukan sengketa hak atas tanah;
  4. Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;
  5. Tempat tinggal Tergugat harus diketahui;
  6. Penggugat dan Tergugat harus berdomisili di Daerah Hukum Pengadilan yang sama.

Syarat-syarat tersebut diatas bersifat limitatif, dimana apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka perkara tersebut tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme gugatan sederhana (small claim court).



Pendafataran Perkara gugatan sederhana

Seperti perkara perdata pada umumnya, penggugat mendaftarkan perkara melalui kepaniteraan di Pengadilan dan dalam hal ini  juga diberikan kuasa kepada Kuasa Hukum dengan menyertakan Surat Kuasa Khusus. Dalam Perkara sederhana, Penggugat cukup mengisi formulis gugatan yang sudah disiapkan pengadilan. Blanko gugatan berisi keterangan mengenai : 
  1. Identitas Penggugat dan Tergugat
  2. Penjelasan Ringkas duduk perkara
  3. Tututan Penggugat Saat mengajukan gugatan Pihak Penggugat harus langsung membawa buktibukti surat yang telah dilegalisasi dan dilampirkan dalam surat gugatan;
Panitera memeriksa gugatan apakah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 3 dan 4 PERMA ini, jika tidak memenuhi syarat maka panitera akan mengembalikan gugatan tersebut, Jika memenuhi syarat gugatan tersebut didaftar dalam register khusus perkara gugatan sederhana;

Sebagaimana prinsip beracara selalu ada biayanya, dan dalam Perkara Gugatan Sederhana  penggugat membayar biaya panjar perkara sederhana sebagaimana ketentuan yang dibuat Ketua Pengadilan. Namun demikian untuk orang yang tidak mampu dapat mengajukan gugatan dengan cara beracara cuma-cuma (prodeo) yang segala biaya ditanggung oleh negara; (lihat Pasal 8 PERMA 2/2015).

Ketua Pengadilan kemudian menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara gugatan sederhana dan Panitera menunjuk seorang panitera untuk membantu memeriksa gugatan sederhana. Proses pendaftaran, penunjukan Hakim dan Panitera dilakukan paling lambat 2 (dua) hari. 

Pemeriksaan Pendahuluan
Merujuk pada ketentuan PERMA 2/2015 ada tahap Pemeriksaan Pendahuluan yang tidak dikenal sebelumnya dalam pemeriksaan perkara perdata. Pemeriksaan pendahuluan menjadi tahapan paling krusial, karena di tahap ini Hakim Tunggal berwenang menilai dan kemudian menentukan apakah perkara tersebut adalah gugatan sederhana. Hakim menilai syarat-syarat suatu perkara sebagai kategori perkara sederhana atau tidak sebagaimana ketentuan PERMA ini. Selain itu Hakim menentukan sederhana atau tidaknya pembuktian perkara ini; 

Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang artinya small claim court tidak berlanjut dan diperintahkan mencoret dari register perkara dan sisa panjar uang perkara dikembalikan kepada Penggugat; Atas penetapan Hakim ini, tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun (lihat pasal 11 ayat (3) Perma 2/2015);

Hakim yang berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya; dalam menentukan hari sidang harus diingat apabila jangka waktu pemeriksaan perkara sederhana adalah 25 (dua puluh lima) hari sejak sidang pertama (pasal 5 ayat 3 Perma 2/2015); 

Pemeriksaan Pendahuluan dalam Gugatan Sederhana tidak dihadiri para pihak, Hakim hanya memeriksa berkas gugatan dan bukti yang dilampirkan dalam surat gugatan, dan berpendapat gugatan penggugat termasuk kategori perkara sederhana maka ditentukan penetapan hari sidangnya dan Apabila Hakim berpendapat bahwa berkas gugatan penggugat bukanlah gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan gugatan penggugat bukan gugatan sederhana; 

Proses Pemeriksaan Persidangan Perkara Sederhana

Hal yang menarik dalam pasal 14 Perma 2/2015 adalah Hakim wajib berperan Aktif yang dilakukan dipersidangan. Kewajiban bagi Hakim untuk berperan aktif itu dalam bentuk : 
  1. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
  2. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
  3. menuntun para pihak dalam pembuktian, dan
  4. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.
Persidangan Pertama apabila Penggugat tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur, sedangkan apabila Tergugat tidak hadir di sidang pertama, maka dipanggil kedua kali secara sah dan patut; Jika dalam sidang kedua Tergugat tetap tidak hadir, Hakim memutus perkara. Walaupun pihak Tergugat tidak hadir dan perkara diputus, Pihak Tergugat mempunyai hak untuk mengajukan Upaya hukum keberatan

Apabila Pihak Tergugat hadir disidang pertama kali, namun selanjutnya pernah hadir tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dan perkara diputus secara contradictoir;

Pada sidang pertama yang dihadiri para pihak, Hakim mengupayakan perdamaian. Perdamaian disini mengecualikan ketentuan yang diatur oleh Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi. Ini berarti dalam gugatan sederhana tidak ada upaya mediasi dengan mediator, tetapi Hakim yang menangani berperkara yang aktif mendorong para pihak untuk berdamai. Apabila perdamaian disepakati para pihak, maka Perdamaian dituangkan dalam Putusan Akta perdamaiana yang mengikat para pihak. Putusan akta perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum. Hakim tidak terikat kepada Perdamaian yang dibuat para pihak yang dilakukan diluar persidangan yang tidak dilaporkan kepada hakim.(vide pasal 15 Perma 2/2015). Hakim setidaknya dalam memeriksa perkara dalam setiap persidangan menanyakan kepada para pihak apa tercapai kesepakatan diluar persidangan atau tidak, sekedar mengingatkan para pihak apabila mereka lupa menyampaikan jika memang terjadi kesepakatan; Perdamaian yang diupayakan oleh Hakim tidak tercapai, maka sidang langsung dilanjutkan ketahap berikutnya baik untuk jawaban atau pembuktian.

PERMA 2/2015 ini menetapkan bahwa small claim court memberikan batasan jangka waktu pemeriksaan paling lama 25 hari sejak hari pertama sidang. 

Upaya Hukum Keberatan
Putusan akhir small claim court, apabila ada pihak yang tidak setuju dengan putusan tersebut maka PERMA 2/2015 mengatur para pihak dapat mengajukan keberatan yang diajukan kepada Ketua pengadilan di Pengadilan Negeri setempat (vide pasal 21 Perma 2/2015) yaitu paling lambat tujuh hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan (vide pasal 22 Perma 2/2015). Permohonan keberatan disertai dengan alasanalasannya yang blankonya disediakan di Pengadilan disertai dengan Memori keberatan, Pemohon keberatan juga menandatangani Akta kebertan dihadapan Panitera; 

NOOR AUFA,SH, CLA
Advocate - Legal Consultant - Mediator - Legal Auditor - Attorney at Law
@AdvokatAufaGugata
 

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis, praperadilan ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk me...