Minggu, 24 Juni 2012

PENANGGUHAN PENAHANAN


alam beberapa penanganan kasus pidana, maka salah satu langkah hukum yang akan dilakukan oleh kuasa hukum atau pihak Tersangka atau Keluarga Tersangka adalah sebuah upaya penangguhan penahanan atau pengalihan jenis tahanan, dimana upaya hukum ini telah dijamin dan diatur oleh KUHAP sebagai salah satu hak yang dimiliki oleh Tersangka.

Berikut adalah salah satu contoh surat permohonan penangguhan atau pengalihan jenis tahanan bagi tersangka di tingkat penyidikan :



Nama Kota, ..................................
Nomor : .......................................
Lamp : - Fotocopy surat kuasa
           - Surat Keterangan Menjamin
Hal : Permohonan Penangguhan Penahanan

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor/Resort/Daerah
di 
  ........................


Dengan hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini,saya :
----------------------------------- NOOR AUFA, SH ------------------------------------

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum AUFA & Partners beralamat di Jalan Singosari No 18 Kelurahan Rejowinangun Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang Jawa Tengah (56124); Phone : 085292061777; enail : noor.aufa@yahoo.co.id; berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal ................................... syah bertindak untuk dan atas nama klien kami ....................................;  beralamat di .................................

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Bapak/Ibu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor/Resort/daerah yang menangani perkara ini untuk Penangguhan Penahanan atau Peralihan Jenis Penahanan Terhadap  terhadap klien kami, yang telah ditahan atas dasar perintah penahanan tertanggal ...................................... terkait dalam perkara terjadinya tindak pidana berdasarkan yang diatur dalam primer pasal .........................................
Adapun dasar pertimbangan permohonan ini adalah sebagai berikut :
1. Bahwa klien kami telah melalui proses pemeriksaan di tingkat penyidikan dengan baik dengan tidak mempersulit jalanya pemeriksaan.
2. Klien kami yang bernama ........................... merupakan pencari nafkah satu-satunya di keluarga, selain itu tersangka masih mempunyai tanggungan anak yang masih kecil sehingga bila tetap dilakukan penahanan dapat dipastikan keluarga tersangka akan terlantar.
3. Klien kami yang bernama ......................... juga phobia terhadap ruang sempit, sehingga dapat menimbulkan gangguan psikis terhadap klien bila tetap dilakukan penahanan.
4. Klien kami yang bernama ..................... tersebut masih dalam tahap penyembuhan dari penyakit yang di derita dan membutuhkan perhatian medis secara intensif, sehingga bila tetap dilakukan penahanan dapat memperparah kondisi kesehatan klien kami.
5. Bahwa pengajuan ini kami lakukan dengan adanya jaminan dari oranmg ..........................  yang merupakan ........................... dari klien kami guna menjamin bahwa klien kami akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Klien kami akan aktif dan koperatif atas proses perkara ini.
b. Klien kami tidak akan melarikan diri dan sanggup untuk menghadap sewaktu-waktu dalam proses persidangan di Pengadilan.
c. Klien kami berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang serupa dan atau menghilangkan barang bukti.

Bahwa menimbang alasan-alasan tersebut di atas, dengan memperhatikan ketentuan pasal 31 ayat 1 KUHAP, kami memohon dengan hormat agar Bapak/Ibu Kepala Kepolisian Republik Indonesia Sektor/Resort/Daerah ........................... berkenan untuk menangguhkan dan/atau mengalihkan penahanan klien kami dengan menangguhkan dan/atau mengalihkan jenis penahanannya menjadi jenis Penahanan Kota Atas permohonan ini, klien kami bersedia untuk melaksanakan wajib lapor dan tidak keluar Kota.


Demikian surat permohonan Penangguhan Penahanan kami ajukan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Hormat Kuasa Hukum



NOOR AUFA,SH

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis, praperadilan ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk me...