Jumat, 15 Desember 2017

DELIK FORMIL dan DELIK MATERIL

Seiring dengan perkembangan dunia hukum terkait Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor berdasarkan putusan MK yang menyebutkan delik pasal ini merupakan delik materil, maka kajian antara delik materil dengan delik formil kembali mengemuka dalam ruang diskusi hukum.
Mungkin banyak diantara kita yang sudah melupakan dasar kajian hukum pidana mengenai delik materil dengan delik formil ini. Untuk itu, tulisan singkat ini mencoba mengulas beberapa keterangan terkait dengan delik formil dan delik materil.
Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, dalam bukunya yang berjudul Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, cara membedakan delik formil dan delik materil dapat dilihat dalam hal perumusannya, yaitu:
Pada delik formil, yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya Pasal: 160 KUHP tentang penghasutan, 209 KUHP tentang penyuapan, 242 KUHP tentang sumpah palsu, 362 KUHP tentang pencurian. Pada pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materil selain dari pada tindakan yang terlarang itu dilakukan, masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya (voltooid). Misalnya: pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, 338 KUHP tentang pembunuhan, 378 KUHP tentang penipuan, harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian sesuatu barang.”
Menurut Drs. P.A.F. Lamintang, dalam bukunya Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 213), perbedaan delik formal dengan delik materil adalah sebagai berikut:
Delik formal ialah delik yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Sedangkan delik materil, delik yang dianggap telah selesai dengan ditimbulkannya akibat yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.”

Lebih jauh menjawab pertanyaan Anda mengenai cara membedakan delik formil dan delik materil adalah kedua delik tersebut lebih menitikberatkan pada cara merumuskan tindak pidananya. Untuk itu sebagai referensi, kami mengutip pendapat dari Drs. Adami Chazawi, dalam bukunya Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana (hal. 119), yang menyatakan:
“Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu ialah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan. Sedangkan perumusan dengan cara materil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana ialah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum.”
Secara singkat disimpulkan , delik formil tidak diperlukan adanya akibat, dengan terjadinya tindak pidana sudah dinyatakan tindak pidana tersebut telah terjadi. Berbeda dengan delik materil, tindak pidana dinyatakan terjadi jika telah ada akibatnya.

Semoga Bermanfaat
Noor Aufa,SH,CLA
Advocate - Legal Consultant - Legal Auditor - Mediator
Phone/WA: +6282233868677

Rabu, 13 Desember 2017

Polemik Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi

Penggunaan Pasal 2 dan/atau Pasak 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, seakan menjadi hal yang umum yang diajukan oleh penyidik dan Penuntut Umum dalam persidangan dugaan tindak pidana korupsi. Melihat pada perkembangan yang terjadi saat ini, terkait ketentuan Pasal 2 dan Pasal 33 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menjelaskan :
Pasal 2 ayat (1) bahwa:
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
Sedangkan dalam Pasal 3 menjelaskan bahwa:
Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan  diri sendiri atau  orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau karena kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dipidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan atau denda paling sedikit  50 juta rupiah dan maksimal 1 miliar.
Dengan adanya pembatalan "dapat" yang terkandung dalam klausa "dapat merugikan Keuangan Negara" berdasarkan putusan MK, tentunya mengakibatkan polemik tersendiri bagi Penyidik dalam melakukan tindakan awal pemberantasan tindak pidana korupsi. Praktek yang selama ini dilakukan penyidik, dengan adanya dugaan/potensi krusial kerugian negara, penyidik dapat sesegera mungkin melakukan tindakan penyidikan dan pencarian bukti-bukti terkait, selain itu penyidik juga sesegera mungkin dapat melakukan penangkapan dan/atau penahanan terhadap tersangka/terduga korupsi dengan dalih agar tidak menghilangkan alat bukti dan tidak melarikan diri.

Namun dengan adanya putusan MK yang menghilangkan kata "dapat" maka penyidik harus sudah memastikan terlebih dahulu perhitungan kerugian negara yang nyata (actual loss). Apabila belum ada kerugian yang sifatnya nyata dan telah terbukti secara hukum, maka orang/terduga korupsi tersebut belum bisa dijerat ataupun dilakukan tindakan operasi tangkap tangan yang biasa dilakukan oleh penyidik.

Selama ini dapat kita liha bahwa UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terutama sekali pada Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan delik formil yang mensyaratkan semua unsur-unsurnya telah terpenuhi, namun setelah munculnya putusan MK ini maka delik formil telah berubah menjadi delik materil yang mensyaratkan adanya akibat/kejadian yang sudah terjadi, yaitu tentang adanya unsur kerugian negara harus dapat dibuktikan secara nyata.

MK Menjadi Sangat Bergantung Kepada BPK

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA tahun 2016, menjelaskan bahwa pada Bagian A angka (6) SEMA 4/2016 disebutkan Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki kewenangan konstitusional. Artinya, badan-badan audit lain selain BPK tidak berwenang menyatakan ada atau tidaknya kerugian negara. Badan-badan audit lainnya termasuk BPKP, hanya berwenang mengaudit dan memeriksa pengelolaan keuangan negara.

Hal ini kemudian menimbulkan polemik mengenai penghitungan keuangan negara dan proses pemberantasan korupsi. Penyidik tentunya harus terlebih dahulu menunggu hasil audit BPK mengenai adanya kerugian negara, sehingga tindakan penyidik tentunya bisa terhambat karena menunggu terlebih dahulu dari hasil audit BPK, dan akan mempengaruhi progresivitas pemberantasan korupsi.

Berdasarkan atas hal ini, dengan dihapusnya kata "dapat" maka konsekuensinya adalah jika akibat yang dilarang yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara belum atau tidak terjadi, sedangkan unsur yang lainnya, seperti secara melawan hukum dan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi secara nyata, maka hal tersebut berarti belum terjadi tindak pidana korupsi. Sementara itu, berpijak pada SEMA Nomor 4/2016 maka setiap pembuktian kerugian negara pada Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor haruslah dilakukan oleh lembaga yang sah untuk itu yaitu hanya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Noor Aufa, SH, CLA
Advocate – Legal Consultant – Legal Auditor – Mediator
Phone/WA : +6282233868677


Jumat, 24 November 2017

Upaya Hukum Pencemaran di Media Sosial

Tanya:
Apabila ada seseorang yang menudih atau menulis sesuatu yang tidak benar serta mencemarkan nama saya melalui media sosial, apakah dapat dilakukan proses hukum terhadap orang tersebut?

Jawab:

Perbuatan melakukan tuduhan atau pencemaran nama baik melalui media sosial, selain masuk dalam kategori pencemaran nama baik sebagaimana diatur dan diancam dalam KUHP (Pasal 310) juga termasuk dalam perbuatan yang melanggar ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam Undang-Undang ITE, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27 ayat (3) jo. Pasal 45 ayat (1), yang masing-masing dikutip sebagaimana berikut :
“Setiap orang dengan sengaja, dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”
“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 310 KUHP, yang dikutip sebagai berikut :
“Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

Untuk membuktikan kedua dugaan tersebut, adalah sangat tidak mudah mengajukan bukti-bukti mengingat kejahatan bersifat maya (cyber crime). Namun demikian, bukti permulaan dapat dengan memberikan bukti cetakan (print-out) yang menunjukkan perbuatan pencemaran tersebut, sehingga penyidik dapat melakukan olah data dan informasi.

Dari sisi hukum perdata, dengan bukti adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) mengenai pidana dimaksud, selanjutnya dapat diajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan Pasal 1372 BW, Sebagai berikut :
“Tuntutan perdata tentang hal penghinaan adalah bertujuan mendapat penggantian kerugian serta pemulihan kehormatan dan nama baik.”


Noor Aufa, SH, CLA
Advokat - Konsultan Hukum - Mediator - Legal Auditor
WA : +6282233868677

www.konsultasihukumriau.blogspot.co.id
www.pengacaraanda.blogspot.co.id

Minggu, 19 November 2017

TANAH BERSERTIFIKAT DIKUASASI PIHAK LAIN

PERTANYAAN:
Pengasuh rubrik konsultasi hukum yang terhotmat. Izinkan kami mengajukan pertanyaan sehubungan permasalahan lahan/tanah yang kami hadapi. Kami memiliki bidang tanah sudah bersertifikat atas suatu lahan perkebunan di Sulawesi Tenggara seluas 10 ha, tapi karena kami dan keluarga pindah tugas  ke Pulau Jawa pada tahun 90-an, lahan perkebunan tersebut dikelola oleh warga setempat dengan system bagi hasil. Ternyata hingga tahun 2000-an atas pembagian hasil yang diperjanjikan oleh pengelola lahan tersebut tidak ernah diserahkan kepada kami dan kemudian kami melihat perkebunan yang kami miliki tersebut yang ternyata kami ketahui diatas lahan perkebunan kami yang sudah bersertifikat diterbitkan sertifikat lain atas nama pengelola lahan perkebunan tersebut.
Apa yang seharusnya saya lakukan, untuk mengembalikan hak kami atas lahan perkebunan tersebut?
Mohon penjelasanya
Terimah kasih
 N.W (Surabaya)

JAWABAN:
Bapak NW yang kami hormati, terima kasih sebelumnya telah atas pertanyaan yang anda ajukan kepada kami.
Membaca permasalahan yang sekarang Bapak hadapi, maka saran hukum yang dapat kami berikan adalah:
  1. Bapak atau kuasa yang telah bapak tunjuk dapat mengajukan penyelesaian sengketa pertanahan atas lahan perkebunan yang Bapak miliki tersebut dengan dugaan adanya tumpang tindih sertifikat bukti kepemilikan atas lahan tersebut yang diajukan kepada Kantor Pertanahan wilayah lahan perkebunan tersebut berada.
  2. Apabila cara pertama sudah dilakukan, dan tidak menempuh hasil yang memuaskan, maka Bapak dapat menempuh upaya hukum selanjutnya dengan melaporkan pihak yang mengelola lahan tersebut yang kemudian menerbitkan sertifikat baru diatasnya dengan dugaan pidana “Penyerobotan”. Tentang tindak pidana tersebut diatur dalam Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, yang dapat pula Bapak hubungkan dengan dugaan tindak pidana pemalsuan surat otentik sebagaimana diatur pada Pasal 264 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana maksimal 8 (delapan) tahun penjara.
  3. Selanjutnya Bapak juga dapat menempuh upaya hukum Tata Usaha Negara (TUN) dengan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membawahi wilayah obyek lahan perkebunan dengan mengajukan pembatalan atas Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) berupa Sertifikat yang diterbitkan Kantor Pertanahan setempat kepada atas nama pengelola perkebunan yang Bapak miliki
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

NOOR AUFA,SH,CLA
Advokat - Konsultan Hukum - Mediator - Auditor Hukum
+6282233868677



STATUS WARIS ANAK HASIL ZINA

Tanya:
Pengasuh rubrik konsultasi hukum dan advokasi, dalam hal ini saya ingin menanyakan bagaimanakan hak waris dari seorang anak hasil perzinahan?

Jawab:
Terima kasih atas pertanyaan yang telah anda sampaikan.
Dapat kami jelaskan bahwa anak zina merupakan anak yang lahir hasil hubungan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, saat salah satu atau keduanya masih terikat dalam perkawinan lain. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tergolong pula sebagai anak zina adalah anak yang lahir sebagai hasil hubungan orang tua yang memang tidak mau melangsungkan pernikahan di antara keduanya (“kumpul kebo”).

Berdasarkan Pasal 283 KUH Perdata, anak yang dilahirkan karena perzinaan atau penodaan darah (incest, sumbang), tidak boleh diakui tanpa mengurangi ketentuan Pasal 273KUHPer mengenai anak penodaan darah.

Akan tetapi, berdasarkan Pasal 867 KUHPer, anak zina mendapatkan nafkah seperlunya dari orang tuanya.
 Pasal 867 KUHPer:
“Ketentuan-ketentuan tersebut di atas mi tidak berlaku bagi anak-anak yang lahir dan perzinaan atau penodaan darah. Undang-undang hanya memberikan nafkah seperlunya kepada mereka.”
Berangkat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tidak dibedakan mengenai anak zina dan anak luar kawin. Yang diatur dalam UU Perkawinan hanya anak yang dilahirkan di luar perkawinan. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan). Karena adanya hubungan perdata dengan ibunya, maka anak zina yang lahir setelah berlakunya UU Perkawinan, bisa mendapatkan warisan dari ibunya.


Sementara dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 mengujiPasal 43 ayat (1) UUP, sehingga pasal tersebut harus dibaca:
 “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”


Melihat pada putusan tersebut, ini berarti anak yang dilahirkan di luar perkawinan (dalam putusan tidak dibedakan antara anak zina dengan anak luar kawin, seperti pada KUHPer) dapat memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Demikian yang dapat kami sampaikan semoga bermanfaat


NOOR AUFA
Advokat - Konsultan Hukum - Mediator - Auditor Hukum
+6282233868677

STATUS HUKUM KAWIN SIRI

Tanya:
Pengasuh rubric, dalam hal ini saya ingin mempertanyakan bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan kepada perempuan yang  melakukan perkawinan Siri? Apakah perempuan bisa mendapatkan perlindungan hak sebagaimana status isteri dalam perkawinan yang memiliki buku nikah?

Jawab:
Terimakasih atas pertanyaan yang telah anda sampaikan kepada kami.
Secara praktek dalam kehidupan bermasyarakat, memang cukup banyak dilakukannya perkawinan siri dalam masyarakat kita dengan berbagai alasan para pihak yang  melakukan perkawinan tersebut.
Dapat kami sampaikan disini, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:
 Pasal 4 KHI:
“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut Hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.”
 Pasal 2 UU Perkawinan:
(1)             Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
(2)             Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.


Hal ini berarti, perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan yang sama dari pasangan calon suami istri. Selain itu, pasangan suami istri tersebut, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mempunyai kewajiban mencatatkan perkawinan ke pegawai Pencatat Nikah dan mendapatkan buku nikah sebagai bukti pencatatannya.


Tidak adanya berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh Negara dikarenakan menikah siri, akan berdampak pada permasalahan status perkawinan dan bagaimana memproses perceraian bila salah satu pihak tidak menginginkan bersama lagi sebagai suami istri. Untuk itu kami menyarankan apabila telah melakukan nikah siri kemudian mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggal pemohon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 7 KHI ayat (2) KHI:
“Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama”

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat.

NOOR AUFA
Advokat - Konsultan Hukum - Mediator - legal Auditor
+6282233868677

SAJAM DI KENDARAAN?

PERTANYAAN:

Pengasuh rubrik konsultasi hukum yang saya hormati, dalam hal ini saya ingin menanyakan permasalahan hukum mengenai senjata tajam.
“Bolehkah masyarakat membawa pedang di tas atau di kendaraan yang dimilikinya setiap saat untuk menjaga diri?”
Atas jawaban yang diberikan, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih.

JAWABAN:
Saudara penanya yang kami hormati
Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kami, dimana pertanyaan tersebut merupakan sesuatu yang banyak dipertanyakan oleh masyarakat lainnya.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat dicermati isi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang menyatakan sebagai berikut:
“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Melihat dari isi pasal sebagaimana tersebut diatas, maka salah satu unsur pasal ini adalah “tanpa hak” yang mengacu pada kepemilikan senjata tajam. Dari sini muncul pertanyaan, sebenarnya bagaimana memperoleh hak atas senjata tajam?

Dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, kita tidak akan menemukan sebuah regulasi yang mengatur tentang pemberian izin atas kepemilikan senjata tajam. Berbeda dengan senjata api, yang regulasi kepemilikannya diatur dengan jelas dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

Perlu juga dicermati, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, disebutkan:
“Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid).”
Dari ketentuan pasal diatas, dapat dilihat pengecualian yang diberikan undang-undang. Senjata tajam yang dipergunakan guna pertanian atau untuk pekerjaan rumah tangga atau melakukan pekerjaan lainnya. Misalnya seorang petani yang membawa celurit untuk membersihkan rumput di sawah, tidak bisa dikenakan ancaman pidana membawa senjata tajam tanpa hak, begitu juga seorang tukang kebun yang membawa gunting rumput, seorang penjual parang yang keliling-keliling membawa parangnya untuk dijual, dan lainnya, karena dalam hal ini senjata tajam tersebut digunakan untuk pertanian dan pekerjaan si petani tersebut, digunakan untuk perkebunan oleh tukang kebun dan untuk dijual oleh penjual parang.

Berbeda halnya dengan pedang, kegunaannya sudah lain dari apa yang dikecualikan dalam undang-undang ini, orang membawa pedang apakah untuk berkebun atau keperluan pekerjaan mencari nafkah? Karena secara umum kalau membawa pedang, biasanya untuk berkelahi, tawuran dan lain sebagainya yang tujuannya sudah berbeda. Adapun atas pertanyaan anda yang menyebutkan alasan untuk jaga diri  berdasarkan pertauran perundang-undangan yang ada tidak dapat dijadikan alasan pembenar perbuatan tersebut.

Dari uraian di atas, bahwa setiap orang yang membawa senjata tajam tanpa hak dapat dikenakan ancaman pidana. Oleh sebab itu, jika tidak untuk keperluan pekerjaan, lebih baik tidak membawa senjata tajam ketika bepergian. Adapun alasan-alasan untuk jaga diri, tidak dapat diterima sebagai alasan pembenar apabila suatu ketika tertangkap membawa senjata tajam.

Demikian jawaban dari kami. Salah dan khilaf mohon maaf
Semoga bermanfaat

NOOR AUFA,SH,CLA

Advocates – Legal Conusultants – Attorney at Law - Mediator
+6282233868677

PRA PERADILAN DALAM HUKUM INDONESIA

Secara yuridis, praperadilan ditentukan dalam Pasal 1 butir 10 KUHAP yang menyatakan: “Praperadilan adalah wewenang pengadilan untuk me...